Implementasi Undang-Undang ITE dalam Kebebasan Berekspresi

Jejak Implementasi Undang-Undang ITE dalam Bingkai Kebebasan Berekspresi: Mencari Keseimbangan di Era Digital

Pendahuluan
Era digital telah mengubah lanskap komunikasi dan interaksi sosial secara fundamental. Internet, media sosial, dan berbagai platform digital kini menjadi ruang publik utama tempat gagasan, informasi, dan opini saling bertukar. Di satu sisi, ruang ini menawarkan kebebasan berekspresi yang belum pernah ada sebelumnya, memungkinkan setiap individu untuk menyuarakan pemikiran mereka tanpa sekat geografis maupun hierarkis. Namun, di sisi lain, kebebasan ini juga rentan disalahgunakan, memicu masalah seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga ancaman siber.

Di Indonesia, fenomena ini direspons dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Awalnya dirancang untuk mengatur transaksi elektronik, perlindungan data, dan penanggulangan kejahatan siber, UU ITE justru menjadi sorotan utama karena pasal-pasal pidananya yang dianggap multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam jejak implementasi UU ITE dalam bingkai kebebasan berekspresi di Indonesia, menyoroti kontroversi, dampaknya, serta upaya mencari keseimbangan yang adil di tengah dinamika era digital.

Latar Belakang dan Urgensi Lahirnya UU ITE
Sebelum adanya UU ITE, regulasi terkait aktivitas di ruang siber masih sangat minim. Kekosongan hukum ini menciptakan celah bagi berbagai bentuk kejahatan siber, mulai dari penipuan online, pembobolan data, hingga penyebaran konten ilegal. Kebutuhan akan payung hukum yang kuat untuk mengatur transaksi elektronik, melindungi hak-hak individu di dunia maya, dan menindak pelaku kejahatan siber menjadi sangat mendesak.

UU ITE pertama kali diundangkan pada tahun 2008 dengan tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum bagi transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan teknologi informasi, dan menciptakan ruang siber yang aman, tertib, dan produktif. Namun, dalam perjalanannya, beberapa pasal pidana dalam undang-undang ini justru menjadi pisau bermata dua yang memicu kekhawatiran serius terhadap kebebasan berekspresi.

Pasal-Pasal Kritis dan Kontroversinya
Implementasi UU ITE kerap kali memicu perdebatan sengit, terutama terkait beberapa pasalnya yang dianggap karet dan rentan disalahgunakan untuk menjerat individu yang kritis atau sekadar berbeda pandangan. Pasal-pasal yang paling sering menjadi sorotan antara lain:

1. Pasal 27 ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik: Pasal ini mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kontroversinya terletak pada definisi "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" yang sangat subyektif dan luas. Dalam banyak kasus, pasal ini digunakan untuk menjerat kritik yang sah terhadap pejabat publik, institusi, atau pihak yang memiliki kekuasaan, bahkan untuk urusan yang sifatnya personal dan seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata.
2. Pasal 28 ayat (2) tentang Ujaran Kebencian: Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Meskipun bertujuan baik untuk mencegah perpecahan sosial, implementasinya seringkali menimbulkan masalah. Batasan antara "kritik tajam" dan "ujaran kebencian" menjadi kabur, sehingga berpotensi menjerat mereka yang sekadar menyampaikan opini yang tidak populer atau berbeda dengan pandangan mayoritas.
3. Pasal 27 ayat (1) tentang Asusila, Pasal 27 ayat (4) tentang Pemerasan/Pengancaman, dan Pasal 29 tentang Ancaman Kekerasan: Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan kebebasan berpendapat, pasal-pasal ini seringkali juga menjadi alat untuk membungkam ekspresi. Misalnya, kasus penyebaran konten asusila yang justru menjerat korban penyebaran itu sendiri, atau penggunaan pasal pemerasan/pengancaman untuk menindak jurnalis atau aktivis yang melaporkan kasus-kasus sensitif.

Kontroversi pasal-pasal ini bukan hanya pada definisinya yang karet, tetapi juga pada ancaman pidana yang berat, yaitu pidana penjara dan denda. Hal ini menciptakan "efek gentar" (chilling effect) di kalangan masyarakat, di mana individu menjadi enggan untuk berekspresi secara bebas karena takut dijerat hukum.

Implementasi UU ITE dalam Praktik: Pola dan Dampak
Sejak diundangkan, implementasi UU ITE telah mencatat ribuan kasus, banyak di antaranya melibatkan tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Pola yang sering terlihat adalah sebagai berikut:

1. Pelapor vs. Terlapor: Pihak yang melapor seringkali adalah individu atau institusi yang memiliki kekuatan atau pengaruh, seperti pejabat publik, aparat penegak hukum, pengusaha, atau tokoh masyarakat. Sementara itu, pihak yang terlapor didominasi oleh warga negara biasa, jurnalis, aktivis, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga yang menggunakan media sosial untuk mengkritik, mengeluh, atau berbagi informasi.
2. Kriminalisasi Kritik: Banyak kasus menunjukkan bahwa UU ITE digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi kritik yang sah. Contoh paling terkenal adalah kasus Prita Mulyasari pada tahun 2009 yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit, kasus Baiq Nuril yang melaporkan pelecehan seksual namun justru dijerat UU ITE, atau kasus aktivis Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang mengkritik keterlibatan militer dalam bisnis tambang. Kasus-kasus ini menyoroti bagaimana UU ITE dapat menjadi bumerang bagi kebebasan sipil.
3. Tindak Pidana Lanjutan: Dalam banyak kasus, pelapor tidak langsung menggunakan UU ITE. Mereka kerap menggunakan pasal-pasal lain dalam KUHP seperti Pasal 310 (pencemaran) atau Pasal 311 (fitnah) yang kemudian disangkutpautkan dengan aktivitas di internet sehingga masuk dalam ranah UU ITE, yang memiliki ancaman pidana lebih berat.
4. Dampak Psikologis dan Sosiologis: Implementasi UU ITE yang represif telah menciptakan iklim ketakutan dan kecemasan di masyarakat. Banyak individu menjadi lebih berhati-hati, bahkan cenderung melakukan swasensor (self-censorship), dalam menyampaikan pendapat di ruang digital. Ini menghambat diskusi publik yang sehat, mengurangi partisipasi warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan, dan pada akhirnya mengikis fondasi demokrasi yang membutuhkan partisipasi aktif dan kritik konstruktif dari warganya. Kepercayaan publik terhadap ruang digital sebagai media kebebasan berekspresi juga terkikis.

Upaya Perbaikan dan Revisi UU ITE
Menyikapi gelombang kritik dan kekhawatiran publik, pemerintah dan DPR telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki implementasi UU ITE.

1. Revisi UU ITE Tahun 2016: Revisi ini membawa beberapa perubahan signifikan, antara lain pengurangan ancaman pidana penjara dan denda untuk Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2). Selain itu, ditambahkan pula penjelasan bahwa delik pencemaran nama baik adalah delik aduan, yang berarti kasus hanya dapat diproses jika ada laporan dari korban langsung. Namun, revisi ini dinilai belum cukup karena substansi pasal-pasal kontroversial masih dipertahankan, dan multitafsirnya belum sepenuhnya teratasi.
2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE: Pada tahun 2021, diterbitkan SKB antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. SKB ini bertujuan untuk memberikan pedoman interpretasi dan implementasi UU ITE agar lebih menjamin rasa keadilan dan tidak mengkriminalisasi kebebasan berekspresi. SKB ini menekankan pentingnya mediasi sebagai langkah awal, menghindari penahanan untuk kasus-kasus tertentu, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penanganan laporan. Meskipun SKB ini merupakan langkah positif, sifatnya hanya pedoman internal dan tidak mengubah substansi undang-undang, sehingga kekuatan hukumnya terbatas.
3. Wacana Revisi Lanjutan: Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, beberapa kali menyatakan komitmen untuk merevisi kembali UU ITE jika ditemukan pasal-pasal yang multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Wacana revisi lanjutan ini diharapkan dapat lebih komprehensif, dengan fokus pada dekriminalisasi pasal-pasal pidana yang sering disalahgunakan, memperjelas definisi, dan mengedepankan mekanisme penyelesaian sengketa non-pidana.

Tantangan dan Prospek ke Depan
Meskipun ada upaya perbaikan, tantangan dalam implementasi UU ITE masih besar.

1. Interpretasi Hukum: Multitafsirnya pasal-pasal UU ITE masih menjadi masalah utama. Bagaimana aparat penegak hukum dan hakim menginterpretasikan frasa seperti "penghinaan," "pencemaran nama baik," atau "ujaran kebencian" akan sangat menentukan nasib kebebasan berekspresi. Konsistensi dan objektivitas dalam interpretasi adalah kunci.
2. Literasi Digital dan Hukum: Rendahnya literasi digital dan pemahaman hukum di masyarakat juga menjadi tantangan. Banyak individu tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari unggahan mereka di media sosial, sementara sebagian lain kurang memahami hak-hak mereka sebagai warga negara.
3. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dan Akademisi: Organisasi masyarakat sipil dan akademisi memiliki peran krusial dalam mengadvokasi perubahan, melakukan penelitian, dan memberikan edukasi kepada publik mengenai hak-hak kebebasan berekspresi dan dampak UU ITE.
4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Tantangan terbesar adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara melindungi hak kebebasan berekspresi dan mencegah penyalahgunaannya untuk merugikan orang lain atau memecah belah bangsa. Kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan mutlak; ia memiliki batasan yang sah, terutama ketika bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia lainnya, ketertiban umum, dan keamanan nasional. Namun, batasan tersebut harus proporsional, jelas, dan tidak digunakan sebagai alat penindasan.

Prospek ke depan sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi yang substansial, bukan hanya kosmetik. Dekriminalisasi beberapa pasal, pengalihan penyelesaian sengketa pencemaran nama baik ke ranah perdata, dan penekanan pada edukasi publik adalah langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan serius. Selain itu, diperlukan penguatan independensi peradilan agar putusan hukum tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu.

Kesimpulan
Implementasi Undang-Undang ITE di Indonesia telah menjadi cerminan kompleksitas dalam menyeimbangkan antara perlindungan hukum di ruang digital dan jaminan kebebasan berekspresi. Meskipun niat awalnya baik untuk menciptakan ruang siber yang aman dan tertib, pasal-pasal multitafsirnya telah menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi pembatasan kebebasan berpendapat.

Kasus-kasus yang terjadi menunjukkan adanya "efek gentar" yang mengancam iklim demokrasi dan partisipasi publik yang sehat. Upaya revisi dan pedoman implementasi yang telah dilakukan adalah langkah awal yang patut diapresiasi, namun belum sepenuhnya menjawab akar permasalahan.

Mencari keseimbangan di era digital adalah tugas berkelanjutan. Hal ini membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus menyempurnakan kerangka hukum, meningkatkan literasi digital, serta memastikan bahwa kebebasan berekspresi dapat tumbuh subur tanpa merugikan hak-hak individu lainnya. Pada akhirnya, tujuan utama adalah menciptakan ruang digital yang tidak hanya aman dan tertib, tetapi juga demokratis, inklusif, dan kondusif bagi pertukaran gagasan yang konstruktif demi kemajuan bangsa.