Peremajaan Perkotaan: Dilema Pembangunan yang Menggusur Warga Miskin dari Rumahnya
Kota-kota di seluruh dunia terus berevolusi. Dari mega-proyek pencakar langit hingga taman kota yang hijau, narasi pembangunan dan modernisasi selalu menjadi pusat perhatian. Di balik gemerlap visi kota masa depan, terdapat sebuah program yang seringkali menjadi tulang punggung transformasi ini: peremajaan perkotaan. Program ini, yang bertujuan untuk merevitalisasi area kumuh, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, seringkali dipandang sebagai solusi untuk berbagai masalah urban. Namun, bagi sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi paling bawah, peremajaan perkotaan bukan sekadar tentang perbaikan; ia adalah ancaman nyata terhadap tempat tinggal, mata pencarian, dan identitas sosial mereka. Artikel ini akan mengupas bagaimana program peremajaan perkotaan, alih-alih menjadi solusi inklusif, justru kerap menggusur warga miskin dari rumah mereka, menciptakan dilema pembangunan yang mendalam.
Visi dan Realitas Peremajaan Perkotaan
Pada intinya, peremajaan perkotaan adalah proses komprehensif yang melibatkan intervensi fisik, sosial, dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas suatu area perkotaan. Tujuannya mulia: mengubah kawasan kumuh menjadi area yang lebih layak huni, aman, dan produktif. Ini bisa mencakup pembangunan ulang infrastruktur jalan, drainase, sanitasi, penyediaan fasilitas umum, hingga pembangunan perumahan baru. Dari sudut pandang pemerintah dan pengembang, proyek-proyek ini menjanjikan peningkatan nilai properti, peningkatan pendapatan pajak, dan citra kota yang lebih modern dan menarik bagi investasi.
Namun, realitas di lapangan seringkali jauh berbeda dari visi ideal tersebut. Area-area yang ditargetkan untuk peremajaan adalah, secara kebetulan atau tidak, seringkali dihuni oleh komunitas berpenghasilan rendah, pekerja informal, atau kelompok marjinal lainnya. Mereka adalah penghuni yang, dalam pandangan perencanaan kota konvensional, dianggap sebagai "penghalang" kemajuan atau "sumber" kekumuhan. Ketika program peremajaan diimplementasikan tanpa pertimbangan sosial yang matang, dampaknya bisa sangat merusak bagi kelompok rentan ini.
Penggusuran Langsung: Trauma dan Ketidakadilan
Ancaman paling nyata dari program peremajaan adalah penggusuran langsung. Ini terjadi ketika pemerintah atau pengembang, atas nama pembangunan, meratakan pemukiman yang ada untuk memberi jalan bagi proyek baru. Warga seringkali diberikan pemberitahuan singkat, kompensasi yang tidak memadai, atau bahkan tidak ada sama sekali. Penggusuran semacam ini bukan hanya sekadar kehilangan atap di atas kepala; ia adalah sebuah trauma mendalam yang merobek kehidupan individu dan komunitas.
Bagi banyak warga miskin, rumah mereka adalah satu-satunya aset berharga yang mereka miliki, meskipun itu adalah tanah yang tidak bersertifikat atau bangunan semi-permanen. Kehilangan rumah berarti kehilangan investasi seumur hidup, baik finansial maupun emosional. Anak-anak harus berpindah sekolah, orang tua kehilangan akses ke layanan kesehatan yang biasa mereka gunakan, dan seluruh keluarga terpaksa memulai kembali dari nol di lingkungan yang asing. Kompensasi yang diberikan, jika ada, seringkali tidak mencukupi untuk membeli properti baru di area yang sebanding, memaksa mereka untuk pindah ke pinggiran kota yang jauh, menambah beban biaya transportasi dan waktu tempuh.
Ironisnya, dasar hukum untuk penggusuran seringkali diperdebatkan. Banyak warga miskin yang tinggal di lahan negara, tanah adat, atau tanah yang status kepemilikannya abu-abu, sehingga dianggap tidak memiliki hak yang kuat di mata hukum. Namun, keberadaan mereka di lokasi tersebut seringkali sudah berlangsung puluhan tahun, membentuk ikatan sosial dan ekonomi yang kuat. Mengabaikan sejarah dan hak-hak komunal ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang mengikis kepercayaan publik terhadap institusi.
Gentrifikasi: Pengusiran Halus dan Pergeseran Demografi
Selain penggusuran langsung, ancaman lain yang lebih halus namun tak kalah merusak adalah gentrifikasi. Gentrifikasi adalah proses di mana area berpenghasilan rendah mengalami investasi dan perbaikan, menarik penduduk berpenghasilan lebih tinggi, yang pada gilirannya menaikkan biaya hidup dan mengusir penghuni asli. Program peremajaan perkotaan seringkali menjadi katalisator utama gentrifikasi.
Ketika sebuah area "dipercantik" dengan infrastruktur baru, taman, dan fasilitas modern, nilai properti di sekitarnya melonjak. Harga sewa rumah dan toko-toko kecil ikut naik, pajak properti meningkat, dan biaya hidup secara keseluruhan menjadi tidak terjangkau bagi warga asli. Toko-toko kelontong lokal, warung makan sederhana, dan usaha kecil yang melayani kebutuhan komunitas berpenghasilan rendah digantikan oleh kafe-kafe trendi, butik mahal, dan restoran kelas atas yang melayani selera penduduk baru.
Proses ini secara perlahan namun pasti mengikis karakter asli komunitas. Warga miskin, yang tidak mampu lagi membayar sewa atau membeli kebutuhan sehari-hari, terpaksa pindah. Mereka tidak digusur dengan buldoser, melainkan oleh tekanan ekonomi yang tak tertahankan. Gentrifikasi bukan hanya mengubah wajah fisik kota, tetapi juga komposisi demografi dan sosialnya, menciptakan kota yang lebih eksklusif dan kurang beragam.
Hilangnya Jaringan Sosial dan Ekonomi Lokal
Bagi warga miskin, tempat tinggal bukan hanya struktur fisik; ia adalah pusat dari seluruh jaringan sosial dan ekonomi mereka. Di lingkungan kumuh sekalipun, terdapat sistem pendukung yang kuat: tetangga yang saling membantu, kerabat yang tinggal berdekatan, akses mudah ke pekerjaan informal, pasar tradisional yang terjangkau, dan komunitas yang memahami perjuangan satu sama lain. Jaringan ini adalah jaring pengaman sosial yang vital dalam menghadapi kemiskinan dan ketidakpastian hidup.
Ketika komunitas digusur atau terpaksa pindah karena gentrifikasi, jaringan-jaringan ini hancur. Warga terpisah dari keluarga dan teman, kehilangan akses ke pekerjaan informal yang mengandalkan kedekatan geografis, dan harus membangun kembali kehidupan dari awal di tempat yang asing. Anak-anak kehilangan teman bermain, lansia kehilangan dukungan sosial, dan seluruh komunitas kehilangan identitas kolektif mereka. Dampak psikologis dan sosial dari kehilangan ini seringkali jauh lebih besar daripada sekadar nilai moneter properti yang hilang.
Selain itu, banyak warga miskin mengandalkan ekonomi informal untuk bertahan hidup. Pedagang kaki lima, pengumpul barang bekas, pekerja harian, dan usaha rumahan kecil seringkali beroperasi di area yang kemudian menjadi target peremajaan. Penggusuran atau relokasi paksa menghancurkan mata pencarian ini, mendorong mereka lebih jauh ke dalam jurang kemiskinan dan menciptakan gelombang pengangguran yang lebih luas.
Narasi Pembangunan dan Dehumanisasi
Seringkali, program peremajaan juga didorong oleh narasi yang secara tidak langsung mendemonisasi atau dehumanisasi warga miskin. Kawasan yang mereka huni dicap sebagai "kumuh," "tidak sehat," "sarang kejahatan," atau "penghalang estetika kota." Narasi ini menciptakan pembenaran moral bagi penggusuran, menempatkan kesalahan pada penghuni itu sendiri, seolah-olah kemiskinan adalah pilihan atau kesalahan individu.
Dengan demikian, warga miskin seringkali dicap sebagai "masalah" yang perlu "dibersihkan" daripada sebagai warga negara dengan hak-hak yang sama dan potensi kontribusi yang besar bagi kota. Perspektif ini mengabaikan akar struktural kemiskinan dan mengalihkan perhatian dari kegagalan kebijakan perkotaan yang tidak inklusif. Alih-alih melihat mereka sebagai bagian integral dari kota yang membutuhkan dukungan dan kesempatan, mereka dipandang sebagai objek yang harus dipindahkan atau direlokasi demi "kemajuan" yang didefinisikan oleh segelintir elit.
Siapa yang Diuntungkan?
Lalu, siapa sesungguhnya yang diuntungkan dari program peremajaan yang mengorbankan warga miskin? Jawabannya seringkali mengarah pada pengembang properti, investor besar, dan segelintir individu kaya yang mencari peluang untuk meningkatkan keuntungan. Pemerintah juga bisa diuntungkan dari peningkatan pendapatan pajak dan citra kota yang lebih "modern," yang bisa menarik investasi asing dan pariwisata.
Pembangunan kota seringkali menjadi arena di mana kepentingan modal bertemu dengan kekuasaan politik. Tanah di lokasi strategis yang dulunya dihuni oleh warga miskin menjadi sangat berharga setelah "dibersihkan" dan dikembangkan menjadi properti komersial, perumahan mewah, atau pusat perbelanjaan. Lingkaran ini menciptakan siklus di mana yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin terpinggirkan, memperlebar jurang ketimpangan sosial ekonomi.
Menuju Peremajaan yang Inklusif dan Berkeadilan
Fenomena ini bukanlah anomali, melainkan pola yang berulang di banyak kota besar di negara berkembang maupun maju. Dari proyek-proyek reklamasi pantai yang menggusur nelayan, pembangunan stadion megah yang meratakan pemukiman, hingga revitalisasi kawasan historis yang menyingkirkan pedagang kecil, cerita-cerita serupa terus bermunculan.
Namun, apakah pembangunan kota harus selalu berarti pengorbanan bagi kelompok rentan? Tentu tidak. Ada pendekatan alternatif untuk peremajaan perkotaan yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang menempatkan kesejahteraan manusia di atas keuntungan semata.
- Perencanaan Partisipatif: Libatkan warga miskin sejak awal dalam proses perencanaan. Dengarkan kebutuhan, aspirasi, dan pengetahuan lokal mereka. Mereka adalah ahli terbaik tentang lingkungan mereka sendiri.
- Peningkatan di Tempat (In-Situ Upgrading): Alih-alih menggusur, fokus pada peningkatan kondisi pemukiman yang ada. Perbaiki infrastruktur, sediakan sanitasi yang layak, dan legalisasi hak kepemilikan tanah di tempat. Ini menjaga komunitas tetap utuh dan memberdayakan mereka.
- Penyediaan Perumahan Terjangkau: Setiap program peremajaan harus diimbangi dengan penyediaan perumahan terjangkau yang memadai dan berkualitas di lokasi yang layak, bukan di pinggiran kota yang terpencil. Model kepemilikan komunal atau sewa sosial bisa menjadi solusi.
- Kompensasi yang Adil dan Reintegrasi Sosial: Jika penggusuran memang tidak terhindarkan, kompensasi harus adil, transparan, dan mencakup tidak hanya nilai fisik properti tetapi juga kerugian mata pencarian, biaya relokasi, dan dukungan psikososial. Program relokasi harus memastikan warga dapat mereintegrasikan diri secara sosial dan ekonomi di lingkungan baru.
- Penguatan Kerangka Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Pemerintah perlu memperkuat undang-undang yang melindungi hak-hak warga, terutama mereka yang tinggal di pemukiman informal. Hak atas tempat tinggal yang layak adalah hak asasi manusia yang universal.
- Analisis Dampak Sosial (SIA) yang Komprehensif: Sebelum memulai proyek peremajaan, lakukan SIA yang mendalam untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap komunitas, dan rancang mitigasi yang efektif.
Kesimpulan
Peremajaan perkotaan adalah keniscayaan dalam dinamika kota modern. Namun, esensi sejati dari sebuah kota bukanlah pada kemegahan arsitektur atau pertumbuhan ekonominya semata, melainkan pada kemampuannya untuk melayani dan merangkul semua warganya, tanpa terkecuali. Ketika program peremajaan justru menjadi alat untuk menggusur warga miskin dari rumah mereka, ia telah kehilangan tujuan mulianya dan berubah menjadi paradoks pembangunan yang kejam.
Membangun kota yang berkelanjutan berarti membangun kota yang inklusif, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk tinggal, bekerja, dan berkembang. Sudah saatnya kita menuntut pendekatan peremajaan perkotaan yang lebih manusiawi, yang tidak hanya melihat angka-angka ekonomi tetapi juga wajah-wajah manusia di baliknya. Hanya dengan demikian, kota-kota kita bisa benar-benar menjadi pusat peradaban yang berkeadilan, bukan sekadar arena bagi segelintir orang yang beruntung.