Dampak UU ITE terhadap Kebebasan Pers

Dampak Undang-Undang ITE terhadap Kebebasan Pers: Ancaman Senyap Demokrasi Digital

Pendahuluan

Kebebasan pers adalah pilar fundamental dalam setiap negara demokratis. Ia berfungsi sebagai mata dan telinga publik, pengawas kekuasaan, serta penyampai informasi krusial yang membentuk opini dan keputusan masyarakat. Tanpa pers yang bebas dan independen, transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta institusi lainnya akan sulit terwujud. Namun, di era digital yang serba cepat ini, muncul tantangan baru terhadap kebebasan pers, salah satunya adalah melalui regulasi yang dimaksudkan untuk mengelola ruang siber, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE Perubahan Kedua).

Meskipun tujuan awal UU ITE adalah untuk mengatur transaksi elektronik, mencegah kejahatan siber, dan melindungi hak-hak individu di ranah digital, implementasinya sering kali menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kebebasan berekspresi dan, secara khusus, kebebasan pers. Artikel ini akan mengulas secara mendalam dampak UU ITE terhadap kebebasan pers di Indonesia, menyoroti pasal-pasal kontroversial, mekanisme dampaknya, serta tantangan dan harapan di masa depan.

Latar Belakang dan Konteks UU ITE

UU ITE pertama kali disahkan pada tahun 2008 sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan kerangka hukum untuk mengatur aktivitas di dunia maya. Pada saat itu, tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan informasi, mengatur transaksi elektronik, serta menindak kejahatan siber seperti peretasan, penipuan online, dan penyebaran konten ilegal.

Namun, sejak awal, beberapa pasal dalam UU ITE telah memicu perdebatan sengit. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (hoaks), dan ujaran kebencian dianggap memiliki rumusan yang multitafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik. Kritik ini semakin menguat seiring dengan banyaknya kasus yang menjerat jurnalis, aktivis, dan warga biasa yang mengkritik pemerintah atau pihak-pihak berkuasa.

Menanggapi gelombang kritik dan desakan dari berbagai elemen masyarakat sipil, pemerintah akhirnya melakukan revisi pertama pada tahun 2016, menghasilkan UU Nomor 19 Tahun 2016. Revisi ini mencoba mereduksi ancaman hukuman dan memperjelas beberapa definisi, namun pada praktiknya, dampak negatif terhadap kebebasan berekspresi dan pers masih dirasakan. Terbaru, pada awal tahun 2024, disahkan UU Nomor 1 Tahun 2024 sebagai UU ITE Perubahan Kedua, yang juga mencoba melakukan perbaikan, termasuk pergeseran terminologi dari "pidana penjara" menjadi "pidana kurungan" untuk delik-delik tertentu, serta penambahan beberapa prosedur penegakan hukum. Namun, apakah perubahan ini cukup untuk melindungi kebebasan pers?

Ancaman Tersembunyi di Balik Frasa Hukum: Pasal-Pasal Kontroversial

Beberapa pasal dalam UU ITE, baik versi awal maupun revisi, menjadi titik fokus utama kekhawatiran bagi kebebasan pers. Pasal-pasal ini seringkali menjadi alat untuk mengkriminalisasi jurnalis yang menjalankan tugasnya.

1. Pasal 27 ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik:
   Pasal ini menyatakan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Meskipun UU ITE Perubahan Kedua telah menambahkan frasa "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan," serta mensyaratkan adanya aduan dari korban langsung, interpretasi "penghinaan" dan "pencemaran nama baik" masih sangat subjektif.
   Bagi jurnalis, terutama yang melakukan investigasi terhadap dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau praktik bisnis yang tidak etis, risiko untuk dituduh melakukan pencemaran nama baik sangat tinggi. Laporan yang kritis, meskipun didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, dapat dengan mudah dianggap sebagai "penghinaan" oleh pihak yang merasa dirugikan. Ini bertentangan dengan prinsip kerja jurnalistik yang mengedepankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik.

2. Pasal 28 ayat (2) tentang Berita Bohong dan Ujaran Kebencian:
   Pasal ini melarang penyebaran informasi yang "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Serta "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Meskipun UU ITE Perubahan Kedua juga mencoba memperjelas, namun frasa "berita bohong dan menyesatkan" masih rentan disalahgunakan.
   Jurnalis memiliki tugas untuk melaporkan berbagai isu, termasuk konflik sosial atau ketegangan antar kelompok. Laporan yang akurat sekalipun, jika dianggap "memprovokasi" atau "menimbulkan kebencian" oleh pihak tertentu, dapat menjerat jurnalis. Selain itu, dalam kecepatan penyebaran informasi, terkadang ada kesalahan faktual yang tidak disengaja. Jika kesalahan tersebut segera dikoreksi sesuai kode etik jurnalistik, semestinya tidak perlu dikriminalisasi. Namun, UU ITE seringkali tidak membedakan antara kesengajaan untuk membohongi dan kesalahan jurnalistik yang murni.

3. Ancaman Hukuman yang Berat:
   Meskipun revisi UU ITE telah mencoba mengurangi ancaman hukuman pidana, namun potensi hukuman penjara dan denda yang besar masih menjadi momok. Ancaman ini menciptakan efek gentar (chilling effect) yang signifikan bagi jurnalis dan media.

Mekanisme Dampak Terhadap Kebebasan Pers

Dampak UU ITE terhadap kebebasan pers tidak selalu bersifat langsung melalui penangkapan atau penuntutan. Lebih sering, dampaknya terasa melalui mekanisme yang lebih halus namun merusak.

1. Efek Mencekam (Chilling Effect):
   Ini adalah dampak paling meresahkan dari UU ITE. Ancaman pidana dan denda yang tinggi membuat jurnalis dan editor cenderung melakukan swasensor. Mereka akan berpikir dua kali sebelum menerbitkan laporan investigasi yang sensitif, mengkritik pejabat publik, atau mengungkap praktik korupsi. Daripada menghadapi risiko tuntutan hukum yang panjang dan mahal, banyak yang memilih untuk menghindari topik-topik kontroversial atau melaporkannya dengan nada yang lebih hati-hati, bahkan sampai mengaburkan substansi. Akibatnya, publik kehilangan akses terhadap informasi penting yang seharusnya mereka ketahui.

2. Kriminalisasi Jurnalis dan Media:
   Meskipun UU Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999) seharusnya menjadi lex specialis (hukum khusus) yang berlaku untuk sengketa pers, dalam praktiknya, UU ITE seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media cenderung memilih jalur UU ITE karena prosesnya yang seringkali lebih cepat dan ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan mekanisme sengketa pers di Dewan Pers. Hal ini melemahkan posisi Dewan Pers sebagai lembaga mediasi utama untuk sengketa jurnalistik.

3. Pelemahan Fungsi Kontrol Sosial Pers:
   Fungsi utama pers adalah sebagai "anjing penjaga" (watchdog) yang mengawasi jalannya pemerintahan dan kekuasaan lainnya. Ketika jurnalis takut untuk melaporkan penyimpangan atau kritik, fungsi kontrol ini menjadi tumpul. Ruang bagi akuntabilitas publik menyempit, dan praktik-praktik korup atau tidak etis dapat terus berlanjut tanpa pengawasan yang memadai.

4. Beban Ekonomi dan Psikologis:
   Kasus hukum di bawah UU ITE membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Jurnalis yang terjerat kasus harus menghadapi proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan, yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Beban ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menyebabkan tekanan psikologis yang berat, mengganggu konsentrasi kerja, dan bahkan dapat mengakhiri karier seorang jurnalis. Media pun harus menanggung biaya hukum yang besar untuk membela jurnalisnya.

5. Kerugian Bagi Publik:
   Pada akhirnya, publiklah yang paling dirugikan. Jika pers tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal karena ancaman UU ITE, maka masyarakat akan kehilangan akses terhadap informasi yang utuh, akurat, dan berimbang. Kualitas demokrasi pun akan menurun karena kurangnya partisipasi publik yang didasari informasi yang memadai.

Studi Kasus dan Realitas di Lapangan

Sejak berlakunya UU ITE, puluhan kasus telah menjerat jurnalis dan media, mulai dari jurnalis yang mengungkap dugaan korupsi pejabat daerah, melaporkan konflik agraria yang melibatkan perusahaan besar, hingga mengkritik kebijakan pemerintah. Meskipun tidak semua berakhir dengan vonis pidana, proses hukum yang panjang sudah cukup untuk menimbulkan efek gentar.

Misalnya, kasus-kasus jurnalis yang dilaporkan karena pemberitaan tentang dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan, atau laporan investigasi tentang maladministrasi di lembaga publik. Pihak yang merasa dirugikan seringkali menggunakan Pasal 27 ayat (3) atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagai alat untuk menekan dan membungkam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada UU Pers yang seharusnya melindungi jurnalis, UU ITE seringkali menjadi "senjata" yang lebih ampuh bagi pihak-pihak yang ingin menghindari sorotan media.

Upaya Perbaikan dan Tantangan ke Depan

Revisi UU ITE Perubahan Kedua yang baru disahkan pada tahun 2024, memang mencoba melakukan beberapa perbaikan. Misalnya, frasa "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" kini secara eksplisit dinyatakan sebagai delik aduan, artinya hanya korban langsung yang bisa melaporkan. Selain itu, ada penambahan ketentuan mengenai kewajiban aparat penegak hukum untuk memprioritaskan penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers jika pelapor adalah jurnalis atau media yang terdaftar.

Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan implementasi ketentuan baru ini berjalan efektif. Kerentanan interpretasi pasal-pasal kontroversial masih ada. Selain itu, pendidikan dan pemahaman aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) tentang UU Pers sebagai lex specialis dan pentingnya kebebasan pers dalam demokrasi harus terus ditingkatkan.

Dewan Pers juga memiliki peran krusial dalam menyosialisasikan kode etik jurnalistik dan mekanisme penyelesaian sengketa pers. Media dan organisasi jurnalis perlu terus mengadvokasi revisi lebih lanjut atau setidaknya penegasan bahwa UU Pers harus diutamakan dalam kasus yang melibatkan karya jurnalistik.

Kesimpulan

Undang-Undang ITE, meskipun awalnya dirancang untuk menciptakan ketertiban di ranah digital, telah menjadi pedang bermata dua bagi kebebasan pers di Indonesia. Pasal-pasal kontroversial di dalamnya telah menciptakan iklim ketakutan yang mendorong swasensor, mengkriminalisasi jurnalis, dan melemahkan fungsi pengawasan pers. Dampak ini secara fundamental mengikis fondasi demokrasi yang sehat, di mana publik berhak atas informasi yang akurat dan berimbang.

Meskipun telah ada upaya revisi, tantangan untuk melindungi kebebasan pers dari potensi penyalahgunaan UU ITE masih sangat besar. Diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk terus mengawal agar UU ITE tidak menjadi alat pembungkam kritik, melainkan benar-benar berfungsi sesuai tujuannya tanpa mengorbankan hak fundamental kebebasan pers. Kebebasan pers bukanlah hak istimewa jurnalis, melainkan hak asasi setiap warga negara untuk mengetahui, dan merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang matang dan berintegasan.