Operasi Penertiban PKL Menuai Pro dan Kontra

Operasi Penertiban PKL: Dilema Tata Kota dan Pergulatan Pro-Kontra

Setiap pagi, di sudut-sudut jalanan kota, geliat ekonomi informal mulai menyala. Aroma kopi bercampur wangi gorengan, deru mesin jualan, dan tawa ramah para pedagang kaki lima (PKL) menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi perkotaan. Mereka adalah penopang hidup ribuan keluarga, penyedia kebutuhan sehari-hari yang terjangkau, sekaligus wajah otentik dari keragaman sosial. Namun, di balik hiruk-pikuk yang akrab itu, seringkali tersimpan potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa meledak: operasi penertiban.

Operasi penertiban PKL adalah fenomena berulang di hampir setiap kota besar di Indonesia, bahkan dunia. Dilakukan oleh aparat pemerintah daerah, operasi ini bertujuan untuk menegakkan peraturan, menata kota, dan mengembalikan fungsi fasilitas umum. Namun, setiap kali operasi ini digelar, ia selalu menuai gelombang pro dan kontra yang sengit, membuka tabir kompleksitas permasalahan perkotaan yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial, hukum, dan kemanusiaan. Artikel ini akan mengupas tuntas kedua sisi argumen tersebut, mencoba memahami akar masalah, serta mencari titik temu dalam dilema tata kota yang tak berkesudahan ini.

Akar Masalah Keberadaan PKL: Antara Kebutuhan dan Kesempatan

Sebelum membahas pro dan kontra penertiban, penting untuk memahami mengapa PKL ada dan terus tumbuh subur di perkotaan. Keberadaan mereka bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan seringkali merupakan respons terhadap kondisi sosial-ekonomi yang mendesak:

1. Keterbatasan Lapangan Kerja Formal: Urbanisasi masif dan pertumbuhan penduduk yang cepat tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang memadai. Sektor informal, termasuk PKL, menjadi "katup pengaman" bagi mereka yang tidak terserap di sektor formal.
2. Modal Kecil dan Akses Mudah: Berjualan sebagai PKL membutuhkan modal yang relatif kecil dan tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tinggi atau prosedur birokrasi yang rumit. Ini menjadikannya pilihan menarik bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Permintaan Konsumen: PKL memenuhi kebutuhan pasar akan barang dan jasa yang terjangkau, mudah diakses, dan seringkali memiliki cita rasa khas lokal. Mereka menjadi solusi belanja hemat bagi masyarakat urban.
4. Fleksibilitas: Jam kerja yang fleksibel dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lokasi yang ramai menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang.

Dengan demikian, PKL bukan hanya sekadar entitas ekonomi, melainkan juga cerminan dari struktur sosial dan tantangan pembangunan sebuah kota.

Perspektif "Pro" Penertiban: Demi Ketertiban dan Keteraturan Kota

Pihak yang mendukung operasi penertiban biasanya didasari oleh argumen-argumen yang kuat terkait tata kota, ketertiban umum, dan penegakan hukum:

1. Estetika dan Wajah Kota: Kota yang tertata rapi, bersih, dan indah adalah dambaan setiap warganya. Keberadaan PKL yang tidak teratur, dengan lapak seadanya, spanduk yang bergelantungan, dan tumpukan sampah, seringkali dianggap merusak estetika kota. Penertiban diharapkan mengembalikan citra kota yang modern dan teratur.
2. Kelancaran Lalu Lintas dan Fungsi Fasilitas Umum: Salah satu keluhan utama terhadap PKL adalah penggunaan trotoar, bahu jalan, bahkan badan jalan sebagai lokasi berdagang. Ini secara signifikan menghambat pejalan kaki, menyebabkan kemacetan lalu lintas, dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki seringkali beralih fungsi menjadi pasar dadakan. Penertiban bertujuan untuk mengembalikan fungsi asli fasilitas umum tersebut.
3. Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan: Banyak PKL, terutama yang bergerak di bidang kuliner, beroperasi tanpa standar sanitasi yang memadai. Sampah sisa makanan, limbah, dan peralatan masak yang tidak higienis dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan potensi penyebaran penyakit. Operasi penertiban seringkali juga disertai dengan penegakan standar kebersihan.
4. Penegakan Peraturan Daerah (Perda): Hampir setiap kota memiliki Perda yang mengatur penggunaan fasilitas umum dan kegiatan berusaha. PKL yang beroperasi di lokasi terlarang secara otomatis melanggar peraturan tersebut. Penertiban adalah bentuk penegakan hukum untuk menciptakan keadilan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku bagi semua warga. Pihak pro berargumen bahwa jika PKL dibiarkan, maka akan menimbulkan preseden buruk dan ketidakadilan bagi usaha formal yang membayar pajak dan sewa.
5. Keamanan dan Ketertiban Sosial: Beberapa lokasi PKL yang padat dan tidak teratur dapat menjadi sarang tindak kriminalitas kecil, seperti pencopetan atau premanisme, karena sulitnya pengawasan. Penertiban diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terkendali.

Perspektif "Kontra" Penertiban: Jeritan Kemanusiaan dan Kesenjangan Sosial

Di sisi lain, kritik terhadap operasi penertiban juga sangat kuat, berakar pada dimensi kemanusiaan, ekonomi, dan keadilan sosial:

1. Ancaman Mata Pencarian dan Kemiskinan: Bagi sebagian besar PKL, berjualan adalah satu-satunya sumber penghidupan. Penggusuran atau penertiban berarti mencabut mata pencarian mereka secara langsung, mendorong ribuan keluarga ke jurang kemiskinan, dan mengancam keberlangsungan hidup anak-anak mereka. Ini adalah pukulan telak bagi ekonomi rumah tangga yang rentan.
2. Minimnya Solusi Alternatif yang Memadai: Seringkali, pemerintah daerah melakukan penertiban tanpa dibarengi dengan solusi alternatif yang komprehensif dan berkelanjutan. Relokasi ke tempat yang sepi pembeli, jauh dari pusat keramaian, atau dengan biaya sewa yang mahal, sama saja dengan mematikan usaha PKL secara perlahan. Tanpa pelatihan keterampilan baru atau bantuan modal, PKL yang digusur hanya akan kembali ke jalanan atau menjadi pengangguran.
3. Pendekatan Represif dan Kekerasan: Tidak jarang operasi penertiban dilakukan dengan cara-cara represif, intimidatif, bahkan kekerasan. Barang dagangan diangkut paksa, lapak dirusak, dan para pedagang diusir tanpa dialog atau kompromi. Pendekatan ini melukai rasa keadilan dan kemanusiaan, serta menciptakan trauma mendalam bagi para pedagang.
4. Hak untuk Hidup Layak: Setiap warga negara berhak untuk hidup layak dan mencari nafkah. PKL, meskipun berada di sektor informal, adalah bagian dari warga negara yang juga memiliki hak tersebut. Pendukung kontra berargumen bahwa negara seharusnya memfasilitasi, bukan menghambat, upaya mereka untuk bertahan hidup.
5. Kesenjangan Sosial dan Kebijakan yang Tidak Adil: Kritik juga menyoroti bahwa penertiban PKL seringkali hanya menyasar kelompok masyarakat paling bawah, sementara masalah yang lebih besar seperti korupsi atau ketidakadilan struktural dibiarkan. Kebijakan tata kota seringkali dibuat tanpa melibatkan partisipasi PKL, sehingga tidak mencerminkan realitas dan kebutuhan mereka. Ini menciptakan kesan bahwa kebijakan hanya menguntungkan kelompok tertentu atau pemilik modal besar.
6. Kontribusi Ekonomi PKL: Meskipun informal, PKL sebenarnya memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun perputaran uang di masyarakat. Penertiban tanpa pemberdayaan justru menghilangkan potensi ekonomi ini.

Mencari Titik Temu: Menuju Tata Kota yang Inklusif dan Manusiawi

Melihat begitu kuatnya argumen dari kedua belah pihak, jelas bahwa masalah PKL bukanlah hitam-putih. Solusinya tidak bisa hanya dengan penertiban semata, juga tidak bisa dengan pembiaran total. Diperlukan pendekatan yang holistik, berkelanjutan, dan yang paling penting, manusiawi.

Beberapa langkah yang bisa menjadi titik temu antara keinginan akan tata kota yang rapi dan hak untuk hidup layak adalah:

1. Pendekatan Partisipatif dan Dialog: Pemerintah harus melibatkan PKL dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penataan. Dialog terbuka dapat menghasilkan solusi yang disepakati bersama, bukan keputusan sepihak.
2. Zonasi dan Penataan yang Jelas: Pemerintah dapat menetapkan zona-zona khusus yang legal dan strategis bagi PKL untuk beroperasi, lengkap dengan fasilitas dasar seperti sanitasi, air bersih, dan penerangan. Penataan ini harus mempertimbangkan aksesibilitas konsumen dan kelancaran lalu lintas.
3. Relokasi yang Komprehensif dan Layak: Jika relokasi adalah satu-satunya pilihan, tempat relokasi harus strategis, memiliki fasilitas yang memadai, dan biaya sewa yang terjangkau. Pemerintah juga perlu membantu promosi lokasi baru agar PKL tidak kehilangan pelanggan.
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas: Alih-alih hanya menggusur, pemerintah dapat membina PKL melalui pelatihan manajemen usaha, keterampilan berdagang, standar kebersihan, dan akses ke permodalan mikro. Ini akan meningkatkan daya saing mereka dan membantu mereka naik kelas.
5. Penegakan Aturan yang Adil dan Konsisten: Setelah zonasi dan penataan dilakukan, penegakan aturan harus berjalan adil tanpa tebang pilih, baik bagi PKL yang melanggar maupun pihak lain yang melakukan pelanggaran serupa.
6. Integrasi dengan Transportasi Publik: Menempatkan area PKL dekat dengan simpul transportasi publik dapat menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan bagi PKL, pengguna transportasi, dan tata kota.
7. Edukasi Publik: Mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban, serta peran PKL dalam ekonomi lokal.

Kesimpulan

Operasi penertiban PKL adalah manifestasi dari dilema abadi antara idealisme tata kota yang rapi dan realitas perjuangan hidup di perkotaan. Pro-kontra yang muncul bukan sekadar perdebatan, melainkan cerminan dari kompleksitas masalah yang membutuhkan pemikiran mendalam dan solusi yang berani serta inovatif.

Membangun kota yang modern dan teratur tidak berarti harus mengorbankan kesejahteraan warganya, terutama mereka yang paling rentan. Sebaliknya, kota yang inklusif adalah kota yang mampu menampung berbagai lapisan masyarakat, memfasilitasi kebutuhan mereka, dan menciptakan ruang bagi semua untuk berkembang. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan yang tepat, di mana ketertiban dan keteraturan berjalan seiring dengan keadilan sosial dan martabat kemanusiaan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan berlandaskan empati, kita bisa mewujudkan kota yang benar-benar layak huni bagi semua.