Sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan fondasi utama dalam mencapai target pembangunan nasional yang ambisius. Dalam sistem desentralisasi, seringkali muncul celah regulasi yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan sehingga menghambat efisiensi birokrasi. Harmonisasi peraturan daerah (Perda) dengan kebijakan politik pusat menjadi agenda mendesak agar setiap program strategis nasional dapat terimplementasi dengan lancar hingga ke level akar rumput tanpa terbentur hambatan hukum lokal.
Ego Sektoral dan Perbedaan Interpretasi Politik
Salah satu hambatan utama dalam penyelarasan regulasi adalah adanya ego sektoral serta perbedaan kepentingan politik antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat seringkali menetapkan kebijakan makro yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional, sementara pemerintah daerah memiliki prioritas mikro yang berkaitan dengan konstituen lokal dan pendapatan asli daerah. Ketidaksesuaian visi ini sering memicu lahirnya peraturan daerah yang justru kontradiktif dengan semangat penyederhanaan regulasi, seperti yang terlihat dalam prosedur perizinan investasi yang masih berbelit di beberapa wilayah.
Kendala Kapasitas Institusional dan Teknis Yuridis
Kesenjangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah dalam menyusun draf regulasi juga menjadi tantangan teknis yang signifikan. Banyak peraturan daerah yang dibatalkan atau direvisi karena tidak sejalan dengan undang-undang di atasnya atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Lemahnya koordinasi dalam proses asistensi hukum antara kementerian terkait dengan birokrasi daerah mengakibatkan proses harmonisasi berjalan lambat. Akibatnya, akselerasi pembangunan infrastruktur maupun program kesejahteraan seringkali tertunda hanya karena kendala administratif yang sebenarnya bisa dimitigasi sejak awal.
Strategi Penguatan Pengawasan dan Mediasi Regulasi
Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat namun tetap kolaboratif dari pemerintah pusat terhadap produk hukum daerah. Digitalisasi sistem pemantauan regulasi dapat menjadi solusi untuk mendeteksi secara dini potensi aturan yang menghambat pembangunan nasional. Selain itu, pemberian insentif bagi daerah yang berhasil menyelaraskan kebijakannya dengan program strategis pusat dapat menjadi pendorong positif. Melalui komunikasi politik yang efektif dan transparansi hukum, sinergi antara pusat dan daerah akan tercipta demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integratif dan responsif.
