Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional memicu gelombang kemarahan publik yang semakin meluas di berbagai daerah. Keputusan pemerintah tersebut memantik kembali perdebatan panjang mengenai warisan sejarah Orde Baru, masa 32 tahun kepemimpinan Soeharto yang penuh kontroversi. Reaksi publik pun tidak hanya muncul di ruang diskusi akademik, tetapi juga merambah media sosial, komunitas aktivis, hingga forum-forum warga di tingkat lokal.
Bagi sebagian masyarakat, keputusan ini dianggap sebagai upaya formal untuk “merehabilitasi” citra Soeharto. Mereka menilai penetapan tersebut mengabaikan berbagai catatan kelam yang pernah terjadi, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, pembungkaman kebebasan sipil, kontrol ketat terhadap media, hingga praktik korupsi yang mengakar selama masa kekuasaannya. Kekhawatiran terbesar adalah bahwa gelar ini akan mengaburkan perjalanan sejarah dan melahirkan generasi yang tidak memahami konteks kritis dari masa pemerintahan Orde Baru.
Di sisi lain, ada kelompok kecil yang menyambut positif keputusan tersebut. Mereka menekankan bahwa Soeharto dianggap punya jasa besar dalam stabilisasi politik pasca-1965, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan program-program nasional yang berdampak luas. Namun, suara pendukung ini tenggelam oleh arus kritik yang jauh lebih besar dari berbagai lapisan masyarakat.
Kemarahan publik terutama menguat di kalangan anak muda yang merasa bahwa negara sedang mencoba menutup kembali ruang evaluasi sejarah. Banyak komunitas akademik dan organisasi masyarakat sipil menyatakan bahwa penetapan tersebut mengirimkan sinyal berbahaya: bahwa negara tidak lagi menempatkan demokrasi, transparansi, dan keadilan sebagai pijakan utama perjalanan bangsa. Debat yang muncul bukan hanya soal layak atau tidaknya gelar tersebut, tetapi tentang bagaimana bangsa ini memilih untuk mendefinisikan pahlawan.
Reaksi emosional juga datang dari para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Bagi mereka, pemberian gelar pahlawan terasa seperti pengkhianatan terhadap perjuangan yang selama puluhan tahun mereka suarakan. Banyak yang merasa suara mereka telah diabaikan, seakan luka sejarah dianggap bukan lagi sebuah prioritas.
Dalam konteks politik, keputusan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai arah rekonsiliasi nasional. Sejumlah pengamat menilai bahwa penetapan tersebut dapat memicu ketegangan baru antara negara dan masyarakat sipil. Pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai dasar historis dan moral yang digunakan dalam penetapan gelar tersebut, agar tidak menimbulkan fragmentasi sosial yang semakin dalam.
Sementara itu, diskusi publik terus berkembang ke berbagai sudut ruang digital. Tagar penolakan muncul di media sosial, mencerminkan keresahan ribuan warga yang menyuarakan bahwa pahlawan nasional seharusnya merupakan figur yang tidak memiliki rekam jejak kontroversial. Banyak yang menekankan pentingnya keteladanan moral, nilai-nilai kemanusiaan, serta integritas dalam menetapkan seseorang sebagai pahlawan.
Kemarahan publik yang kini meluas menunjukkan bahwa memori kolektif bangsa tidak dapat dikendalikan oleh keputusan politik semata. Bagi banyak orang, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi bagian dari identitas yang menentukan arah masa depan. Di tengah proses demokrasi yang terus berkembang, masyarakat tampak semakin vokal dalam menolak kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.
Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional akhirnya membuka kembali perdebatan besar: apakah bangsa ini siap berdamai dengan masa lalunya tanpa menghapus sisi gelap sejarah? Atau justru keputusan ini menjadi preseden berbahaya bagi bagaimana negara memperlakukan memori kolektif yang masih penuh luka?
