Strategi Penanganan Permukiman Liar di Perkotaan

Mengurai Benang Kusut: Strategi Adaptif dan Berkelanjutan Penanganan Permukiman Liar di Perkotaan Menuju Kota Inklusif

Pendahuluan: Fenomena Permukiman Liar di Jantung Perkotaan

Permukiman liar, atau sering disebut permukiman kumuh, adalah realitas pahit yang mewarnai lanskap perkotaan di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini bukan sekadar kumpulan bangunan tak beraturan di atas lahan ilegal, melainkan cerminan kompleks dari ketimpangan sosial-ekonomi, kegagalan tata kelola perkotaan, serta dampak urbanisasi yang tak terkendali. Ketika arus migrasi dari desa ke kota terus membanjiri pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau menjadi semakin mendesak. Namun, keterbatasan lahan, harga properti yang melambung tinggi, serta minimnya akses terhadap perumahan formal, seringkali mendorong sebagian masyarakat untuk membangun hunian di atas lahan yang bukan miliknya, tanpa izin, dan jauh dari standar kelayakan.

Permukiman liar tumbuh subur di tepi sungai, di bawah jembatan layang, di jalur rel kereta api, atau di tanah milik negara yang kosong. Kehadirannya menimbulkan berbagai persoalan multidimensional: lingkungan yang tidak sehat, rentan bencana, minimnya akses sanitasi dan air bersih, tingginya angka kriminalitas, hingga masalah sosial seperti putus sekolah dan kemiskinan struktural. Tantangan penanganan permukiman liar di perkotaan menjadi salah satu agenda krusial bagi pemerintah daerah, menuntut pendekatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga adaptif, komprehensif, dan berkelanjutan, demi mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni bagi seluruh warganya. Artikel ini akan mengulas secara mendalam berbagai strategi penanganan permukiman liar, mulai dari akar permasalahan hingga solusi inovatif yang mengedepankan hak asasi dan partisipasi masyarakat.

I. Akar Permasalahan: Mengapa Permukiman Liar Tumbuh Subur?

Memahami akar masalah adalah langkah pertama dalam merumuskan strategi yang efektif. Permukiman liar bukanlah fenomena tunggal, melainkan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor:

1. Urbanisasi dan Migrasi: Laju urbanisasi yang cepat, didorong oleh harapan akan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di kota, jauh melampaui kapasitas kota untuk menyediakan infrastruktur dasar dan perumahan yang memadai.
2. Kesenjangan Ekonomi dan Kemiskinan: Tingginya biaya hidup dan rendahnya upah minimum di perkotaan membuat masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu mengakses perumahan formal yang layak. Permukiman liar menjadi satu-satunya pilihan "terjangkau."
3. Keterbatasan Lahan dan Kebijakan Pertanahan: Ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan mahalnya harga tanah di pusat kota, ditambah dengan regulasi pertanahan yang kadang tidak berpihak pada masyarakat miskin, memperparah krisis perumahan.
4. Kegagalan Tata Ruang dan Perencanaan Kota: Perencanaan kota yang tidak inklusif, kurangnya alokasi lahan untuk perumahan rakyat, serta pengawasan yang lemah terhadap penggunaan lahan, turut menciptakan celah bagi tumbuhnya permukiman ilegal.
5. Faktor Sosial dan Kultural: Ikatan kekerabatan dan komunitas yang kuat seringkali menjadi daya tarik bagi individu untuk bergabung dengan permukiman liar yang sudah ada, mencari dukungan sosial dan jaringan ekonomi informal.
6. Ketiadaan Data Akurat: Kurangnya data yang komprehensif mengenai jumlah penduduk di permukiman liar, kebutuhan perumahan, serta karakteristik sosial-ekonomi mereka, seringkali menghambat perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

II. Dampak Multidimensional Permukiman Liar

Kehadiran permukiman liar membawa dampak negatif yang berantai, tidak hanya bagi penghuninya tetapi juga bagi ekosistem kota secara keseluruhan:

1. Dampak Sosial: Kriminalitas tinggi, masalah kesehatan akibat sanitasi buruk, akses pendidikan terbatas, stunting, diskriminasi, hingga rentannya penghuni terhadap eksploitasi dan kekerasan.
2. Dampak Ekonomi: Produktivitas yang rendah, ketergantungan pada sektor informal, kesulitan mengakses layanan keuangan formal, dan rendahnya nilai properti di sekitar area permukiman liar.
3. Dampak Lingkungan: Pencemaran air dan tanah, tumpukan sampah, risiko kebakaran tinggi, kerentanan terhadap banjir dan longsor karena lokasi yang tidak aman, serta minimnya ruang terbuka hijau.
4. Dampak Tata Kota: Kekacauan tata ruang, beban berlebih pada infrastruktur kota yang ada, serta kesulitan dalam pengembangan dan penataan kota secara menyeluruh.

III. Evolusi Pendekatan Penanganan: Dari Represif ke Partisipatif

Secara historis, penanganan permukiman liar seringkali didominasi oleh pendekatan represif, yaitu penggusuran paksa. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan ini seringkali kontraproduktif. Penggusuran hanya memindahkan masalah, bahkan menciptakan masalah sosial baru seperti hilangnya mata pencaharian, trauma psikologis, dan terpecahnya komunitas.

Kini, paradigma telah bergeser menuju pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatan modern mengakui hak asasi manusia untuk bertempat tinggal, mengedepankan dialog, serta melibatkan penghuni permukiman liar sebagai mitra dalam mencari solusi, bukan hanya sebagai objek kebijakan.

IV. Pilar-Pilar Strategi Penanganan Komprehensif dan Berkelanjutan

Strategi penanganan permukiman liar yang efektif harus bersifat multidimensional, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan berorientasi jangka panjang. Berikut adalah pilar-pilar utama strategi tersebut:

1. Legalisasi dan Rekognisi Hak Tinggal (Land Tenure Regularization)
Ini adalah salah satu strategi kunci yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada penghuni.

• Sertifikasi Lahan: Memberikan sertifikat hak milik atau hak guna bangunan kepada penghuni yang memenuhi syarat, terutama jika mereka telah menempati lahan tersebut dalam jangka waktu lama dan tidak berada di area rawan bencana atau fasilitas publik vital.
• Pola Komunal: Untuk lahan yang tidak memungkinkan sertifikasi individu, dapat dipertimbangkan pola sertifikasi komunal atau hak pengelolaan oleh komunitas.
• Manfaat: Memberikan rasa aman, meningkatkan motivasi penghuni untuk berinvestasi dalam perbaikan rumah, serta membuka akses terhadap layanan keuangan dan kredit formal.

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur (In-Situ Upgrading)
Strategi ini berfokus pada perbaikan kondisi permukiman di lokasi eksisting tanpa relokasi.

• Penyediaan Infrastruktur Dasar: Membangun atau memperbaiki akses air bersih, sanitasi layak (MCK komunal atau individual), drainase, jalan lingkungan, penerangan jalan, dan pengelolaan sampah.
• Perbaikan Hunian: Memberikan bantuan stimulan atau pinjaman lunak untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni.
• Partisipasi Masyarakat: Melibatkan komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur, menumbuhkan rasa kepemilikan.
• Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mengintegrasikan program peningkatan kualitas dengan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di permukiman tersebut.

3. Relokasi Humanis dan Terencana
Relokasi harus menjadi opsi terakhir, hanya dilakukan jika permukiman berada di area yang sangat berbahaya (misalnya, bantaran sungai yang rawan banjir bandang, bawah sutet, atau di atas pipa gas bertekanan tinggi) atau di atas lahan yang sangat vital untuk kepentingan umum.

• Lokasi Relokasi yang Layak: Lokasi baru harus memiliki akses ke pekerjaan, fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar, dan transportasi. Bukan di pinggir kota tanpa akses apa pun.
• Kompensasi yang Adil: Memberikan ganti rugi atau kompensasi yang layak, tidak hanya untuk bangunan tetapi juga untuk kerugian mata pencarian.
• Perumahan Layak Huni: Menyediakan unit perumahan baru (misalnya rumah susun sewa atau milik) yang memenuhi standar kelayakan, dengan biaya sewa/cicilan yang terjangkau.
• Pendampingan Sosial dan Ekonomi: Memberikan pendampingan bagi warga yang direlokasi untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan mendapatkan mata pencarian.

4. Penyediaan Perumahan Terjangkau dan Berkelanjutan (Affordable Housing)
Pencegahan adalah kunci. Strategi ini mencegah terbentuknya permukiman liar baru.

• Program Perumahan Rakyat: Pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) atau rumah tapak sederhana yang disubsidi pemerintah, dengan skema kepemilikan atau sewa yang mudah diakses.
• Kemitraan Multi-Pihak: Melibatkan pemerintah, swasta, koperasi, dan komunitas dalam penyediaan perumahan.
• Inovasi Pembiayaan: Mengembangkan skema pembiayaan perumahan yang inovatif dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
• Desain Adaptif: Mendesain hunian yang efisien, hemat energi, dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan penghuni.

5. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan penghuni permukiman liar.

• Pelatihan Keterampilan: Memberikan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
• Akses Modal Usaha: Memfasilitasi akses ke modal usaha mikro atau program kewirausahaan.
• Pendidikan dan Kesehatan: Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dasar, keaksaraan fungsional, serta program kesehatan preventif dan promotif.
• Penguatan Kelembagaan Komunitas: Mendorong pembentukan dan penguatan organisasi masyarakat sipil di permukiman untuk menjadi agen perubahan.

6. Penguatan Tata Kelola dan Kebijakan Perkotaan
Memperbaiki kerangka regulasi dan implementasi di tingkat kota.

• Perencanaan Tata Ruang Inklusif: Mengalokasikan lahan untuk perumahan rakyat, ruang terbuka publik, dan fasilitas sosial-ekonomi dalam rencana tata ruang kota.
• Reformasi Regulasi Pertanahan: Menyederhanakan prosedur kepemilikan tanah dan mencegah spekulasi lahan.
• Data dan Informasi Akurat: Membangun basis data permukiman liar yang komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
• Kolaborasi Multi-Stakeholder: Membentuk forum koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, swasta, akademisi, LSM, dan komunitas.

7. Pencegahan Pembentukan Permukiman Liar Baru
Ini adalah strategi jangka panjang yang fundamental.

• Kontrol Penguasaan Lahan: Pengawasan ketat terhadap lahan-lahan kosong milik negara atau swasta untuk mencegah okupasi ilegal.
• Penyediaan Perumahan Terjangkau yang Memadai: Memastikan pasokan perumahan yang terjangkau selalu tersedia untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk kota.
• Edukasi dan Sosialisasi: Mengedukasi masyarakat tentang risiko tinggal di permukiman liar dan pentingnya memiliki hunian legal.

Tantangan dan Kunci Keberhasilan

Implementasi strategi-strategi ini tidak luput dari tantangan, seperti resistensi politik, keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta dinamika sosial di masyarakat. Namun, kunci keberhasilan terletak pada:

• Komitmen Politik yang Kuat: Kepemimpinan daerah yang visioner dan berani mengambil keputusan.
• Partisipasi Aktif Masyarakat: Melibatkan penghuni sebagai subjek pembangunan.
• Kolaborasi Multi-Sektor: Sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.
• Keberlanjutan Program: Memastikan program tidak berhenti di tengah jalan dan memiliki dampak jangka panjang.
• Inovasi dan Adaptasi: Fleksibilitas dalam merespons dinamika dan kebutuhan spesifik setiap permukiman.

Kesimpulan: Menuju Kota Inklusif, Layak Huni Bagi Semua

Penanganan permukiman liar di perkotaan adalah tugas yang kompleks, membutuhkan kesabaran, empati, dan pendekatan holistik. Strategi adaptif dan berkelanjutan yang mengedepankan legalisasi, peningkatan kualitas lingkungan, relokasi humanis, penyediaan perumahan terjangkau, serta pemberdayaan masyarakat, adalah jalan keluar dari benang kusut ini. Dengan bergesernya paradigma dari pendekatan represif ke partisipatif, kita tidak hanya mengatasi masalah fisik permukiman liar, tetapi juga membangun kembali martabat manusia, memperkuat kohesi sosial, dan menciptakan kota yang lebih inklusif, berkeadilan, dan layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat. Masa depan kota yang berkelanjutan adalah kota di mana setiap warganya memiliki hak dan akses yang sama terhadap tempat tinggal yang aman dan bermartabat.